Sebuah Ulah?
Tidak tau harus memulai dari mana seharusnya. Tapi berita ini sudah hebih beberapa saat yang lalu. Penulis mengamati dari mesin pencari, bahwa berita ini bisa dibilang panas sebab banyak media yang meliput. Penulis menduga bahwa berita ini bisa jadi juga tidak kalah membara di plarform X dan Thread.
Berita tentang seorang istri pejabat yang meminta banyak fasilitas negara untuk kebutuhan perjalanan. Sayangnya, istri pejabat adalah di antara yang dikecualikan dari kebermanfaatan fasilitas negara dalam urusan kunjungan dan perjalanan dinas. Kata Dinas memang perlu ditekankan di sini sebab pejabat yang melakukannya adalah demi tugas negara dan ada input yang didapatkan oleh negara.
Tindakan istri salah satu pejabat tersebut dengan cepat mendapatkan perhatian. Banyak yang mencela, bahkan memaki-maki. Meski tindakannya tidak baik, tentu mereka yang memberikan kritikan yang berpondasi dan logis, terlepas bagaimanapun pembawaannya, adalah yang lebih diutamakan. Tentu di tengah isu seperti ini, akan lebih elok kalau kita mencari respon yang logis, setidaknya sebagai pengimbang emosi agar tidak meledak tidak karuan.
Pejabat yang dimaksud juga sudah dipanggil oleh KPK. Tujuannya jelas untuk dimintai keterangan soal hal tersebut. Sang pejabat juga bersikap kooperatif dan sudah menunaikan hal-hal yang perlu dilakukannya. Hal yang patut diapresiasi, bahwa sang pejabat tidak melontarkan pernyataan sampah ke media mengenai polemik ini. Dia menanggapi permasalahan ini dengan kepala dingin, sehingga potensi permasalahan yang berlanjut dan berlarut-larut dapat dihindari.
Sebuah Memori Traumatis
Peristiwa ini seakan-akan menjadi penambah rentetan memori kolektif kita sebagai warga negara yang bersifat traumatis. Sebuah memori tentang pejabat atau keluarganya yang diduga, atau memang benar, menggunakan fasilitas negara atau posisi dan jabatannya untuk keperluan pribadi. Sudah lama isu ini eksis dan sudah berakar, tapi setidaknya mulai disadari secara bersama sejak dulu ada berita keluarga anggota DPR yang plesiran ke luar negeri dalam bungkusan studi banding ke luar negeri.
Pemegang kekuasaan di pemerintahan sudah berganti berkali-kali sejak berita itu disiarkan. Sudah tiga presiden menjabat, dan satu di antaranya menjabat sepuluh tahun. Berganti partai politik utama di Senayan, dan salah satunya mencatat rekor penguasaan hingga lima belas tahun, namun isu seperti ini seperti belum menjadi catatan masa lalu, melainkan fenomena yang masih terjad.
Apalagi di saat ini, ketika perekonomian dirasa tidak sekuat beberapa saat yang lalu. Ungkapan sindiran berupa in this economy menggema. Kadang bisa dirasa sebagai bahan lucu-lucuan, tapi apakah kesan lucu tersebut benar disebabkan oleh unsur komedik, atau ternyata wujud getir dari ketidakberdayaan yang berselimutkan kepasrahan.
Bagaimana Ke Depannya?
Benar, bagaimana ke depannya? Sepatutnya tidak ada jawaban yang pasti. Adapun yang menjawab tidak lebih daripada jawaban retoris yang mulai berbau busuk.
Kadang warga tidak ingin adanya berita seperti ini. Mereka hanya ingin bersusahpayah mencari uang, mendapatkannya, lalu memanfaatkannya. Tidak ingin membaca dan mendengarkan dinamika kalangan kekuasaan yang heboh soal menghabiskan uang dari pajak mereka. Warga itu sederhana, yang penting pejabatnya bekerja untuk menjamin kehidupan mereka, sehingga setiap uang yang disisihkan untuk pajak benar-benar dirasakan manfaatnya.
Kalau ternyata di beberapa hitungan hari ke depan, malah isu seperti ini kembali bermunculan, lalu mau sampai kapan? Kita seperti selalu terjebak soal isu gimik politik yang nyatanya tidak membawa kita ke mana-mana. Kapan lagi membicarakan soal kemajuan yang nyata, bukan retorika? Soal kenyataan kekayaan bangsa, bukan sekedar romansa.